Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo berharap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan dapat membantu melakukan percepatan pembangunan pemerintahan, terutama di masa transisi. Para OPD diharapkan terus mempersiapkan segala aspek yang dibutuhkan sebelum hadirnya gubernur definitif pada 2024 mendatang.
Hal itu diungkapkan Wempi pada sesi diskusi Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri di Provinsi Papua Pegunungan yang berlangsung di Gedung Aithosa, Wamena, Jayawijaya, Kamis (15/6/2023). Acara ini diikuti jajaran kepala daerah se-Provinsi Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan sejumlah tokoh masyarakat.
Wempi menekankan agar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat mengoptimalkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Hal itu, kata dia, sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang mengimbau daerah dapat mempercepat realisasi APBD.
“Kami dari Kementerian Dalam Negeri mengharapkan komitmen dan kerja keras Pj. Gubernur Papua Pegunungan untuk segera merealisasikan anggaran dengan belanja yang terukur sesuai yang diamanatkan,” ujar Wempi.
Wempi menambahkan para OPD Provinsi Papua Pegunungan yang telah terbentuk dapat bekerja lebih cepat dan maksimal. Bila perlu, jajaran OPD diminta melakukan terobosan demi optimalnya proses pembangunan pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini dinilai penting untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan daerah lainnya.
Dalam kesempatan itu, Wempi mengapresiasi masyarakat di Wamena, khususnya Distrik Walesi dan Wouma yang telah menyambut baik kunjungan kerja dari Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan pemerintah terkait. Selain itu, penghargaan yang tulus juga diberikan kepada masyarakat tersebut karena bersedia menghibahkan lahan untuk pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan.
“Kalau tadi tiba di bandara dengan antusias rakyat menerima, menyambut kami itu artinya masyarakat menginginkan pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat di wilayah Papua Pegunungan,” tambah Wempi.
Wempi mengapresiasi kesediaan Komisi II DPR RI yang melakukan kunjungan di Provinsi Papua Pegunungan. Pihaknya berharap, seusai kunjungan tersebut Komisi II DPR RI dapat memperkuat sinergi dengan Kemendagri untuk terus mendukung pembangunan di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, termasuk salah satunya Provinsi Papua Pegunungan.
“Mudah-mudahan dengan ini kita kolaborasi bersama untuk mengawal proses percepatan pembangunan empat DOB yang telah kita kerjakan bersama. Sehingga hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tandas Wempi.
