Wamendagri Absen Mediasi Gugatan Pencantuman Namanya di Akte Kelahiran
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.

Kalender

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Berita

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menggugat perempuan berinisial V karena telah mencantumkan nama John Wempi dalam akta lahir anaknya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengagendakan mediasi antara John dan V hari ini, namun John tidak hadir.

“Perkembangan terakhir, mediasi yang kedua hari ini tentang gugatan Pak John Wempi selaku wamendagri. Hari ini tetap belum bisa dihadiri oleh Pak Wamennya sendiri. Yang hadir justru pengacaranya. Pengacaranya kemarin hadir dua (orang) dan hari ini 1 (orang),” kata kuasa hukum tergugat V, Yus Hernita, kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2023).

Hernita menuturkan mediasi akan diagendakan kembali. Dia mengklaim pengadilan akan bersurat ke John jika tidak juga hadir dalam agenda mediasi pekan depan.

“Karena hari ini nggak bisa hadir, pihak pengadilan memberikan 1 minggu lagi untuk menghadirkan mereka. Jika satu minggu ini tidak bisa dihadirkan juga oleh kuasa hukumnya, maka pihak pengadilan sendiri akan mengirimkan surat langsung ke Bapak John Wempi,” ujarnya.

Untuk diketahui, ini gugatan John Wempi Wetipo kepada V yang terdaftar di PN Jakpus dengan nomor perkara 134/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian terhadap Penggugat secara materiil dan immateriil sebesar Rp 11.250.000.000 kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai.
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Sebagaimana diketahui, John juga menggugat RS Pondok Indah (RSPI) ke PN Jakarta Selatan. John Wempi Wetipo menggugat RSPI sebesar Rp 23 miliar.

“Kerugian materiil dan imateriil total Rp 23 miliar,” kata pejabat humas PN Jaksel, Djuyamto, kepada wartawan, Rabu (3/5).

Untuk perkara di PN Jaksel, tercatat dengan nomor 393/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL. Gugatan itu terkait surat RSPI soal anak di luar nikah.

“Penggugat menggugat tergugat (RSPI, red) karena tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Lahir dengan Kop Surat Tergugat yang mencantumkan Penggugat sebagai ayah dari bayi yang dilahirkan seorang perempuan bernama V,” kata Djuyamto.

Di mana surat tersebut di atas kemudian digunakan oleh V untuk melakukan somasi, ancaman terhadap penggugat, sehingga penggugat merasa terganggu.

“Penggugat mohon agar majelis hakim menyatakan batal demi hukum surat Keterangan tersebut,” ucap Djuyamto.

BERITA DAN ARTIKEL

Kalah dari Papua Nugini, Wamendagri Mau Ada Mini-mini Freeport Papua

By relawans | October 4, 2023

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menginginkan adanya PT Freeport Indonesia “mini” di wilayah Papua.Sebab, menurut dia, Papua baru memiliki satu perusahaan tambang. Sementara Papua Nugini yang notabene memiliki potensi sumber daya alam tak jauh berbeda, sudah lebih dulu menghasilkan lebih dari tujuh perusahaan tambang emas. “Paling tidak ada mini-mini […]

Selanjutnya.....

Wamendagri Akui Warga Papua Diberi Kesempatan Berbeda di Pemerintahan

By relawans | October 4, 2023

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan selama ini warga Papua memiliki kesempatan berbeda di pemerintahan dibanding warga daerah lainnya.Dia mengatakan itu saat memberikan kuliah umum kepada praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Regional Papua di Jayapura, Jumat (15/7). “Kita bangsa Indonesia dari Merauke sampai Sabang kita ini […]

Selanjutnya.....

Wamendagri Mau Ada Paradigma Baru dari Merauke sampai Sabang

By relawans | October 4, 2023

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo ingin mengubah paradigma dari Sabang sampai Merauke demi kemajuan Papua.Menurutnya, lebih baik paradigma dari Merauke sampai Sabang karena matahari terbit lebih dahulu di Papua ujung timur Indonesia. “Jadi pada saat orang Jakarta sudah bangun, mau menuju ke Papua, Papua sudah keburu gelap duluan, sehingga mereka […]

Selanjutnya.....

Wamendagri John Wempi Tetap Lanjut Gugat Veronica Jennifer soal Anak

By relawans | October 4, 2023

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo tetap menggugat perempuan bernama Veronica Jennifer ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat usai mencabut gugatannya terhadap Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta (RSPI).Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, gugatan itu diajukan pada Senin, 27 Februari 2023 dan teregister dengan nomor […]

Selanjutnya.....

Wamendagri Usul Pj Gubernur DOB Dilantik di Papua dan Dihadiri Jokowi

By relawans | October 4, 2023

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan peresmian 3 provinsi baru Papua beserta pelantikan penjabat (Pj) gubernurnya digelar sebelum Desember 2022.“Kita harapkan sebelum Desember sudah ada,” kata Wamendagri John Wempi Wetipo saat menghadiri acara Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional yang digelar BNPT di […]

Selanjutnya.....

Wamendagri Absen Mediasi Gugatan Pencantuman Namanya di Akte Kelahiran

By relawans | October 4, 2023

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menggugat perempuan berinisial V karena telah mencantumkan nama John Wempi dalam akta lahir anaknya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengagendakan mediasi antara John dan V hari ini, namun John tidak hadir. “Perkembangan terakhir, mediasi yang kedua hari ini tentang gugatan Pak John Wempi selaku […]

Selanjutnya.....

Wamendagri Harap Jajaran OPD Bantu Genjot Pembangunan Papua Pegunungan

By relawans | October 4, 2023

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo berharap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan dapat membantu melakukan percepatan pembangunan pemerintahan, terutama di masa transisi. Para OPD diharapkan terus mempersiapkan segala aspek yang dibutuhkan sebelum hadirnya gubernur definitif pada 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Wempi pada sesi diskusi Kunjungan Kerja Pimpinan […]

Selanjutnya.....

Batasi Pengambilan Air Tanah di Bali, Mewajibkan Warga Membayar Tirta

By relawans | October 4, 2023

Badung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan membatasi pengambilan air tanah. Sebab, Pemprov Bali kini sudah memiliki sejumlah bendungan yang bisa menyuplai tirta untuk penduduk.“Saya di kota ini akan memberlakukan kebijakan pembatasan pengambilan air bawah tanah,” ujar Gubernur Bali Wayan Koster di Badung pada Kamis (8/10/2023). Menurut Koster, pembatasan pengambilan air tanah harus segera dihentikan. […]

Selanjutnya.....