Batasi Pengambilan Air Tanah di Bali, Mewajibkan Warga Membayar Tirta
Wamendagri John Wempi Wetipo

Kalender

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Berita

Badung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan membatasi pengambilan air tanah. Sebab, Pemprov Bali kini sudah memiliki sejumlah bendungan yang bisa menyuplai tirta untuk penduduk.
“Saya di kota ini akan memberlakukan kebijakan pembatasan pengambilan air bawah tanah,” ujar Gubernur Bali Wayan Koster di Badung pada Kamis (8/10/2023).

Menurut Koster, pembatasan pengambilan air tanah harus segera dihentikan. Pola pikir masyarakat selama ini yang menganggap tirta merupakan pemberian harus diubah. “Saya kira harus bayar,” tutur politikus PDI Perjuangan tersebut.

Sindir Masyarakat

Koster menyindir masyarakat yang rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli pulsa ketimbang membayar harga mahal untuk air bersih. Padahal, kebutuhan tirta jauh lebih vital.

Menurut Koster, masyarakat ribut saat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menaikkan tarif air meski sedikit. “Tapi kalau beli pulsa sebulan dengan harga Rp 200 ribu, itu tidak pernah mikir beratnya bagaimana,” sindirnya.

Bali Kembangkan SPAM

Koster menuturkan Pemprov Bali tengah mengembangkan program sistem penyediaan air minum (SPAM). Program tersebut dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Salah satunya adalah dengan dibangunnya Bendungan Tamblang di Buleleng. Bendungan yang memiliki kapasitas tampung 5,1 juta meter kubik itu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada awal Februari lalu.

“Bendungan Sidan (Badung), Bendungan Tamblang, itu cukup memenuhi untuk kebutuhan air sehari-hari,” terangnya. Bahkan, air dari waduk tersebut cukup untuk irigasi.

PDAM Merugi

Koster menjelaskan PDAM sempat merugi terus-menerus. Bahkan, Pemprov Bali kerap memutihkan kerugian tersebut saat rapat dengan Badan Anggaran DPRD Bali.

Koster menyebut PDAM harus dikelola secara baik dan diharapkan bisa sehat secara keuangan. Sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara terus-menerus.

“Banyak PDAM rugi karena masyarakat selama ini memandang air pemberian dari alam, sehingga harga air yang sangat murah pun dibilangnya mahal,” ujar Koster.

Pusat Targetkan Penambahan 10 Juta Sambungan Pipa

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menuturkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan penambahan 10 juta sambungan pipa rumah. “Target nasional untuk mencapai 10 juta sambungan rumah di tahun 2024 membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah,” terang John Wempi.

Berdasarkan data Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023 target penambahan sambungan pipa ke rumah di seluruh daerah mencapai 1.133.936. “Akumulasi target daerah ini masih di bawah target nasional, yang di tahun 2023 menargetkan penambahan 2,5 juta sambungan rumah,” ungkapnya.

BERITA DAN ARTIKEL

Kalah dari Papua Nugini, Wamendagri Mau Ada Mini-mini Freeport Papua

By relawans | October 4, 2023

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menginginkan adanya PT Freeport Indonesia “mini” di wilayah Papua.Sebab, menurut dia, Papua baru memiliki satu perusahaan tambang. Sementara Papua Nugini yang notabene memiliki potensi sumber daya alam tak jauh berbeda, sudah lebih dulu menghasilkan lebih dari tujuh perusahaan tambang emas. “Paling tidak ada mini-mini […]

Selanjutnya.....

Wamendagri Akui Warga Papua Diberi Kesempatan Berbeda di Pemerintahan

By relawans | October 4, 2023

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan selama ini warga Papua memiliki kesempatan berbeda di pemerintahan dibanding warga daerah lainnya.Dia mengatakan itu saat memberikan kuliah umum kepada praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Regional Papua di Jayapura, Jumat (15/7). “Kita bangsa Indonesia dari Merauke sampai Sabang kita ini […]

Selanjutnya.....

Wamendagri Mau Ada Paradigma Baru dari Merauke sampai Sabang

By relawans | October 4, 2023

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo ingin mengubah paradigma dari Sabang sampai Merauke demi kemajuan Papua.Menurutnya, lebih baik paradigma dari Merauke sampai Sabang karena matahari terbit lebih dahulu di Papua ujung timur Indonesia. “Jadi pada saat orang Jakarta sudah bangun, mau menuju ke Papua, Papua sudah keburu gelap duluan, sehingga mereka […]

Selanjutnya.....

Wamendagri John Wempi Tetap Lanjut Gugat Veronica Jennifer soal Anak

By relawans | October 4, 2023

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo tetap menggugat perempuan bernama Veronica Jennifer ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat usai mencabut gugatannya terhadap Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta (RSPI).Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, gugatan itu diajukan pada Senin, 27 Februari 2023 dan teregister dengan nomor […]

Selanjutnya.....

Wamendagri Usul Pj Gubernur DOB Dilantik di Papua dan Dihadiri Jokowi

By relawans | October 4, 2023

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan peresmian 3 provinsi baru Papua beserta pelantikan penjabat (Pj) gubernurnya digelar sebelum Desember 2022.“Kita harapkan sebelum Desember sudah ada,” kata Wamendagri John Wempi Wetipo saat menghadiri acara Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional yang digelar BNPT di […]

Selanjutnya.....

Wamendagri Absen Mediasi Gugatan Pencantuman Namanya di Akte Kelahiran

By relawans | October 4, 2023

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menggugat perempuan berinisial V karena telah mencantumkan nama John Wempi dalam akta lahir anaknya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengagendakan mediasi antara John dan V hari ini, namun John tidak hadir. “Perkembangan terakhir, mediasi yang kedua hari ini tentang gugatan Pak John Wempi selaku […]

Selanjutnya.....

Wamendagri Harap Jajaran OPD Bantu Genjot Pembangunan Papua Pegunungan

By relawans | October 4, 2023

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo berharap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan dapat membantu melakukan percepatan pembangunan pemerintahan, terutama di masa transisi. Para OPD diharapkan terus mempersiapkan segala aspek yang dibutuhkan sebelum hadirnya gubernur definitif pada 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Wempi pada sesi diskusi Kunjungan Kerja Pimpinan […]

Selanjutnya.....

Batasi Pengambilan Air Tanah di Bali, Mewajibkan Warga Membayar Tirta

By relawans | October 4, 2023

Badung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan membatasi pengambilan air tanah. Sebab, Pemprov Bali kini sudah memiliki sejumlah bendungan yang bisa menyuplai tirta untuk penduduk.“Saya di kota ini akan memberlakukan kebijakan pembatasan pengambilan air bawah tanah,” ujar Gubernur Bali Wayan Koster di Badung pada Kamis (8/10/2023). Menurut Koster, pembatasan pengambilan air tanah harus segera dihentikan. […]

Selanjutnya.....