Wamendagri Mau Ada Paradigma Baru dari Merauke sampai Sabang
Wamendagri John Wempi Wetipo ingin paradigma dari Sabang sampai Merauke diubah demi kemajuan Papua

Kalender

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Berita

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo ingin mengubah paradigma dari Sabang sampai Merauke demi kemajuan Papua.
Menurutnya, lebih baik paradigma dari Merauke sampai Sabang karena matahari terbit lebih dahulu di Papua ujung timur Indonesia.

“Jadi pada saat orang Jakarta sudah bangun, mau menuju ke Papua, Papua sudah keburu gelap duluan, sehingga mereka tidak bisa melihat yang bisa dikerjakan di negeri ini. Makanya Papua terus tertinggal,” kata Wempi mengutip siaran pers, Jumat (15/7).

“Makanya saya bilang sebutan dari Sabang sampai Merauke itu kita ubah, dari Merauke sampai Sabang karena mataharinya dari timur Indonesia,” tambah dia.

Dia mengatakan itu saat memberikan kuliah umum kepada praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Regional Papua di Jayapura, Jumat (15/7).

Menurut Wempi, selama ini warga asli Papua juga mendapat kesempatan yang berbeda dibanding daerah lain di pemerintahan.

“Kita bangsa Indonesia dari Merauke sampai Sabang kita ini semua sama, hanya kesempatan saja yang berbeda,” kata dia mengutip siaran pers.

Padahal menurut dia, warga Papua bisa diberikan kepercayaan untuk mengemban amanah di pemerintahan.

“Kalau anak Papua bisa diberikan kesempatan memimpin negara sekalipun, kami bisa memimpin negara ini tegak lurus untuk membela kepentingan bangsa dan negara,” kata dia.

Wempi lalu ingin lulusan terbaik IPDN di kampus Jayapura untuk memberikan kinerja terbaik bagi kemajuan Papua.

Wempi mengatakan selanjutnya lulusan terbaik dari IPDN Kampus Papua bakal diberi kepercayaan untuk ditempatkan di provinsi baru di Papua.

Dia menyebut penempatan lulusan terbaik IPDN itu guna membangun fondasi yang kuat dan benar demi menyejahterakan orang Papua.

“Kami telah membahas tadi dan sebanyak 300 purna praja IPDN akan ditempatkan pada DOB (daerah otonomi baru) di Papua,” ujarnya.

BERITA DAN ARTIKEL

Kalah dari Papua Nugini, Wamendagri Mau Ada Mini-mini Freeport Papua

By relawans | October 4, 2023

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menginginkan adanya PT Freeport Indonesia “mini” di wilayah Papua.Sebab, menurut dia, Papua baru memiliki satu perusahaan tambang. Sementara Papua Nugini yang notabene memiliki potensi sumber daya alam tak jauh berbeda, sudah lebih dulu menghasilkan lebih dari tujuh perusahaan tambang emas. “Paling tidak ada mini-mini […]

Selanjutnya.....

Wamendagri Akui Warga Papua Diberi Kesempatan Berbeda di Pemerintahan

By relawans | October 4, 2023

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan selama ini warga Papua memiliki kesempatan berbeda di pemerintahan dibanding warga daerah lainnya.Dia mengatakan itu saat memberikan kuliah umum kepada praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Regional Papua di Jayapura, Jumat (15/7). “Kita bangsa Indonesia dari Merauke sampai Sabang kita ini […]

Selanjutnya.....

Wamendagri Mau Ada Paradigma Baru dari Merauke sampai Sabang

By relawans | October 4, 2023

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo ingin mengubah paradigma dari Sabang sampai Merauke demi kemajuan Papua.Menurutnya, lebih baik paradigma dari Merauke sampai Sabang karena matahari terbit lebih dahulu di Papua ujung timur Indonesia. “Jadi pada saat orang Jakarta sudah bangun, mau menuju ke Papua, Papua sudah keburu gelap duluan, sehingga mereka […]

Selanjutnya.....

Wamendagri John Wempi Tetap Lanjut Gugat Veronica Jennifer soal Anak

By relawans | October 4, 2023

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo tetap menggugat perempuan bernama Veronica Jennifer ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat usai mencabut gugatannya terhadap Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta (RSPI).Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, gugatan itu diajukan pada Senin, 27 Februari 2023 dan teregister dengan nomor […]

Selanjutnya.....

Wamendagri Usul Pj Gubernur DOB Dilantik di Papua dan Dihadiri Jokowi

By relawans | October 4, 2023

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan peresmian 3 provinsi baru Papua beserta pelantikan penjabat (Pj) gubernurnya digelar sebelum Desember 2022.“Kita harapkan sebelum Desember sudah ada,” kata Wamendagri John Wempi Wetipo saat menghadiri acara Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional yang digelar BNPT di […]

Selanjutnya.....

Wamendagri Absen Mediasi Gugatan Pencantuman Namanya di Akte Kelahiran

By relawans | October 4, 2023

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menggugat perempuan berinisial V karena telah mencantumkan nama John Wempi dalam akta lahir anaknya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengagendakan mediasi antara John dan V hari ini, namun John tidak hadir. “Perkembangan terakhir, mediasi yang kedua hari ini tentang gugatan Pak John Wempi selaku […]

Selanjutnya.....

Wamendagri Harap Jajaran OPD Bantu Genjot Pembangunan Papua Pegunungan

By relawans | October 4, 2023

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo berharap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan dapat membantu melakukan percepatan pembangunan pemerintahan, terutama di masa transisi. Para OPD diharapkan terus mempersiapkan segala aspek yang dibutuhkan sebelum hadirnya gubernur definitif pada 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Wempi pada sesi diskusi Kunjungan Kerja Pimpinan […]

Selanjutnya.....

Batasi Pengambilan Air Tanah di Bali, Mewajibkan Warga Membayar Tirta

By relawans | October 4, 2023

Badung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan membatasi pengambilan air tanah. Sebab, Pemprov Bali kini sudah memiliki sejumlah bendungan yang bisa menyuplai tirta untuk penduduk.“Saya di kota ini akan memberlakukan kebijakan pembatasan pengambilan air bawah tanah,” ujar Gubernur Bali Wayan Koster di Badung pada Kamis (8/10/2023). Menurut Koster, pembatasan pengambilan air tanah harus segera dihentikan. […]

Selanjutnya.....